PALEMBANG, LENSAJABAR.COM – Puluhan massa yang tergabung dari Presidium Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar aksi unjuk rasa (unras) di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumsel, Selasa (27/7/2021).
Kedatangan massa aksi tersebut mendesak pihak BPKP Sumsel, untuk mengaudit Perseroan Terbatas (PT). Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di perusahaan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak sehat.
Koordinator Aksi, Supriadi didampingi Yuliadi dan Koordinator Lapangan Harris mengatakan, pihaknya meminta pihak BPKP Sumsel untuk melakukan audit kepada PT. SP2J terkait permasalahan dana penyertaan modal mulai dari tahun 2012 sampai 2021.
Supriadi mengatakan, bahwa pernyataan modal itu dikeluarkan oleh pemerintah setiap tahun, tapi pihak PT SP2J selalu merugi. Dibalik mereka merugi ini ada satu kejanggalan, diduga mereka bagi-bagi royalti.
“Salah satunya diduga direksi menerima uang senilai Rp 1 miliar dalam satu tahun. Makanya kami meminta BPKP Sumsel, untuk mengaudit itu agar bisa tau permasalahan ini terang-benderang atau terbuka,” ujar Supriadi saat diwawancarai usai aksi unras.
Supriadi menyebut, kalau memang PT SP2J ini bermasalah, bubarkan saja untuk apa dipertahankan.
“Kita masih menunggu hasil dari BPKP Sumsel, apabila memang mereka tidak profesional kita mungkin akan ke pihak yang lebih berwenang,” ucapnya.
Sementara Itu, Korwas P3A Perwakilan BPKP Sumsel, Darmawan mengatakan, pihaknya mengucapkan berterima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan teman-teman dari Presidium LSM Anti Korupsi.
“Kita tidak bisa menjanjikan sesuatu dan kami akan menindaklanjutinya serta akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat kota Palembang,” katanya.(Ray).