Kab. Bandung, LENSAJABAR.COM – DPP LSM WGMPA dan DPD Forum Jurnalis Peduli Publik (FJP2) Jawa Barat resmi melaporkan PT Ramatex ketiga (3) lembaga penegak hukum sekaligus, yakni Polresta Bandung, Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
Laporan tersebut terkait dugaan alih fungsi lahan PT Ramatex menjadi kawasan industri/pergudangan tanpa perizinan yang sah, yang disewakan kepada kurang lebih 8 (delapan) pelaku usaha, termasuk gudang yang diduga digunakan oleh Unilever dan Jogja Center.
Selain dugaan pelanggaran tata ruang dan lingkungan, PT Ramatex juga dilaporkan atas dugaan tindak pidana perpajakan/penggelapan pajak.
Diduga, penghasilan sewa dari 8 gudang tersebut tidak dilaporkan secara benar dalam SPT Tahunan PPh Badan, serta tidak dipungut dan tidak disetorkan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan sebesar 10%, sehingga diduga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
SUDAH AUDIENSI, SUDAH KUNJUNGAN, TAPI TIDAK ADA TINDAK LANJUT NYATA
Ironisnya, kasus ini sebenarnya sudah lama dilaporkan oleh DPP LSM WGMPA dan DPD Forum Jurnalis Peduli Publik Jawa Barat sebagai pelapor awal.
Sebelumnya, kedua lembaga tersebut sudah melakukan audiensi dan meminta agar dilakukan pemeriksaan bersama terhadap lahan PT Ramatex.
Bahkan, Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, DLH bersama unsur Forkopimda sudah melakukan kunjungan langsung ke lokasi pada tanggal 13 Oktober 2026.
Namun hingga berita ini terbit, tidak ada tindak lanjut yang jelas, tidak ada hasil pemeriksaan bersama, dan tidak ada kabar perkembangan apapun yang disampaikan kepada pelapor awal.
D.Yansen selaku Ketua Umun DPP LSM WGMPA, menyampaikan pada media ini, bahwa pihaknya bersama DPD Forum Jurnalis Peduli Publik (FJP2) selaku pelapor awal merasa digantung. Sudah audiensi, sudah minta pemeriksaan bersama, Komisi C DPRD, DLH dan Forkopimda juga sudah turun ke lokasi. Tapi setelah itu sunyi, tidak ada kabar, tidak ada hasil, tidak ada tindakan.
“Karena merasa hak kami tidak tersampaikan dengan baik, maka kami tindak lanjuti dengan laporan resmi ke APH,” tegas D.yansen.
DIDUGA ADA PEMBIARAN
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi di lahan PT Ramatex.
Padahal sesuai aturan, alih fungsi lahan menjadi kawasan industri wajib memiliki PKKPR, NIB, Persetujuan Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), dan PBG. Jika tidak ada, maka kegiatan tersebut diduga melanggar UU Penataan Ruang dan UU Lingkungan Hidup.
Sementara dari sisi pajak, dugaan penggelapan pajak diancam dengan Pasal 39 dan 39A UU KUP jo UU HPP, dengan ancaman pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun dan denda 2 hingga 4 kali jumlah pajak terutang.
“Kalau 1 gudang saja sewanya Rp50 juta per bulan, 8 gudang itu Rp400 juta per bulan. Setahun Rp4,8 Miliar. PPh sewanya 10% saja sudah Rp480 juta per tahun yang diduga tidak disetor ke negara. Kalau sudah jalan 3 tahun, kerugiannya Rp1,44 Miliar. Ini baru dari sewa, belum dari PPh Badan,” ungkap D.yansen
TUNTUTAN PELAPOR
Atas kondisi tersebut, DPP LSM Tampa dan DPD FJP2 Jawa Barat menuntut:
1. Polresta Bandung segera menindaklanjuti Laporan Pengaduan dan melakukan penyelidikan terhadap PT Ramatex dan 8 penyewanya.
2. Kanwil DJP Jabar I segera melakukan pemeriksaan/pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak terhadap PT Ramatex.
3. Kejari Bale Bandung melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum ini, termasuk dugaan pembiaran oleh oknum.
4. Komisi C DPRD Kabupaten Bandung dan Forkopimda membuka hasil kunjungan dan hasil pemeriksaan bersama yang pernah dilakukan, serta menjelaskan kepada publik kenapa hingga kini tidak ada tindakan.
5. Pemkab Bandung melalui DPMPTSP, DLH, Dinas Tata Ruang, dan Satpol PP segera melakukan audit perizinan dan penyegelan apabila terbukti tidak berizin
“Kami tidak akan berhenti. Kami akan kawal kasus ini sampai ada kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat kecil yang bangun warung tanpa izin langsung disegel, tapi perusahaan besar yang diduga sewa 8 gudang ilegal dan gelapkan pajak malah dibiarkan,” pungkasnya.
Hingga rilis ini diturunkan, pihak PT Ramatex, Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, dan Forkopimda Kabupaten Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait laporan dan tuntutan tersebut. Tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk hak jawab. (Red)
