Permukaan Hotmix Jalan Kopo–Bihbul Disorot, WGMPA Minta Penjelasan Teknis

jalan Kopo Bihbul, hotmix jalan Kopo Bihbul, proyek jalan Kopo Bihbul, rekonstruksi jalan Kopo Bihbul, jalan Kopo Bihbul Kabupaten Bandung, hotmix Kabupaten Bandung, proyek jalan Kabupaten Bandung 2026, proyek jalan Jawa Barat 2026, rekonstruksi jalan Jawa Barat, kualitas hotmix jalan, mutu pekerjaan hotmix, pengaspalan jalan malam hari, pengaspalan jalan malam, kualitas jalan hotmix, permukaan hotmix kasar, hotmix berongga, pekerjaan jalan APBD Jawa Barat, proyek DBMPR Jawa Barat, DBMPR Jawa Barat, UPTD Wilayah Pelayanan III, pengawasan proyek jalan, pengawasan jalan Jawa Barat, permukaan hotmix jalan Kopo Bihbul kasar, proyek jalan Kopo Bihbul disorot, kualitas hotmix jalan Kopo Bihbul, pengaspalan malam hari Kopo Bihbul, rekonstruksi jalan Kopo Bihbul 2026, proyek jalan Kopo Bihbul Rp11 miliar, pengawasan proyek jalan Kopo Bihbul, mutu hotmix jalan Kopo Bihbul, jalan Kopo Bihbul Kabupaten Bandung 2026, hotmix kasar dan berongga Kopo Bihbul
Foto : Hotmix Kopo–Bihbul

KABUPATEN BANDUNG , LENSAJABAR.COM — Pekerjaan rekonstruksi jalan pada ruas Kopo–Bihbul hingga Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, menjadi sorotan setelah kondisi permukaan hotmix pada sejumlah titik terlihat lebih kasar dibandingkan pekerjaan pengaspalan di Jalan Raya Soreang, Kecamatan Soreang.

Berdasarkan dokumentasi lapangan yang diperoleh, permukaan hotmix pada ruas Kopo–Bihbul tampak relatif kasar dan tidak seragam. Sejumlah bagian juga memperlihatkan butiran agregat yang cukup menonjol serta rongga pada permukaan.

Sementara itu, pekerjaan hotmix di Jalan Raya Soreang yang dikerjakan pada siang hari secara visual terlihat lebih rapi dan relatif homogen.

Perbedaan kondisi permukaan tersebut menjadi perhatian karena pekerjaan rekonstruksi jalan Kopo–Bihbul merupakan proyek Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp11.394.632.656,42, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.

Pekerjaan tersebut berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat melalui UPTD Wilayah Pelayanan III.

Berdasarkan informasi proyek yang diperoleh, pekerjaan dilaksanakan oleh CV Nawasena Parikesit Perkasa, dengan konsultan supervisi PT Secon Dwitunggal Putra KSO bersama PT Nusa Karya Pembangunan.

WGMPA Minta Penjelasan Teknis

Ketua DPP LSM Wadah Generasi Masyarakat Peduli Aspirasi (WGMPA), Yansen Nababan, mengatakan kondisi permukaan jalan tersebut perlu mendapatkan penjelasan teknis dari pihak pelaksana maupun pengawas.

“Kami tidak ingin langsung menyimpulkan pekerjaan ini bermasalah hanya berdasarkan foto. Namun, kondisi permukaan yang terlihat kasar, terdapat agregat yang menonjol, dan sejumlah rongga tentu menimbulkan pertanyaan. Apalagi pekerjaan dilakukan pada malam hari. Hal ini perlu dijelaskan secara teknis oleh pelaksana dan pengawas,” ujar Yansen.

Menurut Yansen, sejumlah faktor teknis dapat memengaruhi karakteristik permukaan hotmix. Di antaranya temperatur campuran saat penghamparan dan pemadatan, proses pemadatan, jumlah lintasan alat pemadat, waktu penggilasan, segregasi agregat, gradasi material, serta komposisi campuran.

Selain itu, proses pengangkutan material dari asphalt mixing plant (AMP) menuju lokasi pekerjaan juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Jarak tempuh, durasi perjalanan, dan pengendalian temperatur selama proses pengangkutan dapat memengaruhi kondisi campuran saat tiba di lokasi.

Yansen mengatakan alasan pengerjaan pada malam hari untuk menghindari kepadatan lalu lintas dapat dipahami. Namun, menurutnya, metode pelaksanaan tetap harus mampu menjaga mutu pekerjaan sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.

“Kalau pekerjaan dilakukan malam hari karena pertimbangan lalu lintas, kami bisa memahami. Tetapi yang perlu dijawab adalah apakah metode kerja malam hari mampu menjamin kualitas hotmix tetap sesuai dengan spesifikasi. Jangan sampai lalu lintas tidak terganggu, tetapi mutu pekerjaan justru menjadi persoalan,” katanya.

Kondisi Permukaan dan Kekhawatiran Saat Hujan

WGMPA juga menyoroti sejumlah bagian permukaan jalan yang secara visual terlihat memiliki rongga.

Yansen mengatakan perhatian terhadap kondisi tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan tampilan permukaan jalan, tetapi juga perlu dilihat dari aspek mutu dan daya tahan lapisan perkerasan setelah jalan digunakan.

“Jangan hanya melihat jalan sudah tertutup aspal lalu dianggap selesai. Yang perlu dilihat adalah bagaimana mutu pekerjaan tersebut dipertanggungjawabkan. Kalau permukaannya terlihat kasar dan terdapat rongga, tentu perlu diketahui bagaimana kondisi tersebut akan bertahan ketika menghadapi hujan dan beban kendaraan,” ujarnya.

Secara umum, keberadaan pori atau rongga pada lapisan perkerasan perlu dilihat dalam kaitannya dengan tingkat kepadatan dan karakteristik campuran. Namun, kondisi permukaan secara visual saja belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis.

Karena itu, menurut Yansen, diperlukan pemeriksaan dan pengujian teknis untuk memastikan apakah kondisi permukaan tersebut sesuai dengan persyaratan mutu pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak.

Pernyataan Dedi Mulyadi Kembali Disorot

Sorotan terhadap pekerjaan pengaspalan pada malam hari juga mengingatkan kembali pada pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sebelumnya menyoroti pelaksanaan pengaspalan jalan pada malam hari.

Dalam pemberitaan Kompas.com pada 27 Oktober 2025, Dedi Mulyadi pernah menyampaikan kekhawatirannya mengenai pelaksanaan pekerjaan jalan pada malam hari, terutama berkaitan dengan kondisi lingkungan dan aspek teknis pengaspalan.

Pernyataan tersebut kini kembali dikaitkan dengan pekerjaan di ruas Kopo–Bihbul yang dilakukan pada malam hari.

“Pernyataan Pak Dedi Mulyadi mengenai pengaspalan malam hari menjadi relevan untuk dilihat kembali. Bukan berarti setiap pekerjaan malam pasti menghasilkan pekerjaan yang buruk. Namun, ketika secara visual terdapat perbedaan kondisi permukaan, aspek seperti temperatur, kelembapan, penghamparan, dan pemadatan tentu perlu dijelaskan secara teknis,” kata Yansen.

Menurut Yansen, perbedaan visual antara pekerjaan di Kopo–Bihbul dan Jalan Raya Soreang juga perlu mendapat perhatian.

Pekerjaan di ruas Kopo–Bihbul dilakukan pada malam hari, sedangkan pekerjaan di Jalan Raya Soreang dilakukan pada siang hari. Dari dokumentasi yang diperoleh, terdapat perbedaan karakteristik permukaan yang terlihat secara kasatmata.

“Kami melihat secara visual ada perbedaan. Di Soreang permukaannya terlihat lebih rapi, sedangkan di Kopo–Bihbul tampak lebih kasar dan terdapat rongga. Kalau metode dan spesifikasi pekerjaannya dapat dibandingkan, publik tentu berhak mendapatkan penjelasan mengenai faktor apa yang menyebabkan perbedaan tersebut,” ujar Yansen.

Meski demikian, Yansen menegaskan bahwa perbedaan kondisi permukaan secara visual belum dapat dijadikan bukti bahwa pekerjaan malam hari merupakan penyebab langsung dari kondisi tersebut.

Menurutnya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang memengaruhi hasil pekerjaan, termasuk temperatur material, metode penghamparan, proses pemadatan, gradasi agregat, komposisi campuran, serta pelaksanaan pengawasan mutu.

WGMPA Dorong Klarifikasi

WGMPA berencana mendorong adanya klarifikasi tertulis kepada pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan tersebut, khususnya mengenai metode kerja pada malam hari dan mekanisme pengendalian mutu hotmix.

“Kami meminta pihak pelaksana, konsultan supervisi, dan instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana proses pengendalian mutu dilakukan, bukan hanya melihat hasil akhirnya,” kata Yansen.

Menurutnya, klarifikasi tersebut penting sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan yang menggunakan anggaran publik.

“Ini merupakan anggaran publik dengan nilai lebih dari Rp11 miliar. Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang tidak hanya selesai dikerjakan, tetapi juga memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan dan memiliki ketahanan yang baik terhadap beban lalu lintas maupun kondisi cuaca,” pungkas Yansen Nababan.

Hingga berita ini ditulis, penjelasan dari pihak pelaksana, konsultan supervisi, dan DBMPR Provinsi Jawa Barat mengenai kondisi permukaan hotmix pada ruas Kopo–Bihbul belum dimuat dalam rilis ini. Konfirmasi dari pihak-pihak tersebut penting untuk memberikan gambaran yang berimbang mengenai kondisi dan mutu pekerjaan.

Pos terkait