PALEMBANG, LENSAJABAR.COM – Asisten III Bidang Admistrasi dan Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel), Prof Dr Edward Juliartha resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) teknis urusan Perpustakaan.
Kegiatan tersebut dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi, program kerja Pemerintah Pusat dan Daerah, di Aula Mahameru, Hotel Swarna Dwipa, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Selasa (27/04/2021).
“Mudah-mudahan hasil rapat yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Sumsel, akan tercipta suatu kajian rekomendasi untuk pengembangan perpustakaan ke depan,” ujar Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Pemprov Sumsel, Prof Dr Edward Juliartha.
Edward mengatakan, karena tantangan sekarang ini adalah perlu diketahui bersama di era revolusi masyarakat 5.0, perpustakaan harus melakukan reformasi dan reposisi dalam konteks yang lebih maju, tidak hanya bicara tentang konvensional saja.
“Kami harap Dinas Perpustakaan Sumsel bisa berkolaborasi, interaktif, interkoneksitas, serta bersinergi secara berkelanjutan, supaya tetap diminati masyarakat. Cari rekom, bagaimana caranya perpustakaan ini bisa dinikmati masyarakat, itu yang paling penting,” imbuhnya.
Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Sumsel, Fitriana S,Sos M,Si mengatakan, bahwa acara rakor teknis urusan perpustakaan, antara pemerintah pusat dan daerah, akan mensinergikan program Perpusnas RI dengan Dinas Perpustakaan, Dinas Pendidikan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) serta Bappeda Provinsi dan Kab/Kota se Sumsel.
“Program yang sudah kita rencanakan baik dari Pusat, Provinsi maupun kabupaten/kota itu bisa bersinergi, karena kita melibatkan pihak-pihak yang memang berkaitan dengan Dinas Perpustakaan,” ujar Fitriana saat ditemui di Hotel Swarna Dwipa.
Fitriana mengatakan, dalam UU No 43 Tahun 2007, ada alokasi dana operasional sekolah, sebesar 5% yang bisa digunakan untuk pengembangan perpustakaan sekolah, alokasi dana desa dan Dana Desa jg dapat digunakan utk perpustakaan di Desa
“Terkait dengan Bappeda sebagai anggota di TAPD dan sklgus sbg User ID untuk masuk ke aplikasi Krisna Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Perpustakaan Nasional RI,” ucapnya.
Menurutnya, kalau selama ini berjalan sendiri-sendiri, sekarang Insha Allah dengan pelaksanaan rakor teknis pada hari ini bisa berkomitmen untuk bersama-sama bersinergi dan akan lebih mudah untuk mencapai tujuan.
“Alhamdulillah hasil rapat hari ini, terbangun persepsi yang sama dengan teman-teman dari Bappeda selaku Tim TAPD, Dinas Pendidikan, Dinas PMD, dan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota se Sumsel. sama-sama berkomitmen ingin meningkatkan tingkat kegemaran membaca dan pada akhirnya akan meningkatkan indeks literasi masyarakat di Sumsel,” jelasnya.
Sementara Itu, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Perpustakaan Nasional RI, Drs Deny Kurniadi M,Hum mengatakan, ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan indeks literasi masyarakat dan mengembangkan nilai gemar membaca khususnya di Provinsi Sumsel.
Deny mengungkapkan, bahwa kegiatan ini juga dilakukan oleh bbrp Provinsi lain seperti yang diadakan di Kota Palembang hari ini, dengan adanya sinergitas antara Kementerian, Lembaga dan Organisasi, seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) dan stakeholder lainnya.
“Kami berharap progres dari peningkatan gemar membaca dan peningkatan indeks literasi masyarakat di Sumsel, bisa semakin cepat sehingga nilai yang sampai saat ini di angka 52,36 % di angka sedang, sehingga akan menuju ke angka 75 %, untuk indeks gemar membaca,” jelasnnya.
Deny menjabarkan, dalam UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan memang di wajibkan semua jenis perpustakaan, harus sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
Oleh karena itu, Perpustakaan Nasional RI, sebagai lembaga pembina semua jenis perpustakaan Indonesia menggulirkan program yang dinamakan dengan DAK, di bidang pendidikan dan bidang perpustakaan.
“Tugas kami di perpustakaan bagaimana membina teman-teman di daerah, khususnya dalam bidang penyelenggaraan perpustakaan, pengelolaan perpustakaan, koleksi, layanan, sarana prasarana, dan tenaga perpustakaan, dapat sesuai dengan standar nasional perpustakaan,” katanya. (Del)