Dunia Informasi Geospasial di Indonesia Marketnya Sangat Besar

JAKARTA, LENSAJABAR.COM– Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) menyampaikan, Informasi Geospasial tentu saja bukanlah hal yang baru bagi kita, namun yang baru adalah setelah dua tahun lalu diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

“Kebijakan Satu Peta (KSP) yang dilahirkan oleh BIG patut kita hargai, dan perlu dilanjutkan sinkronisasi, jelang bulan Agustus nanti dan saya juga berharap bapak presiden Joko Widodo meresmikan KSP”, ujar Darmin, di Hotel Borobudur, Rabu (21/3/18)


Tentunya, sudah dilaksanakan banyak sekali perubahan dan menjadi acuan peraturan tata ruang dan dapat dipergunakan untuk penggunaan ruang publik.

Dengan berkurangnya konflik penggunaan lahan, dapat diimplementasikan lebih akurat dan lebih cepat, sehingga dapat menumbuhkan pusat ekonomi baru.

“KSP juga dapat membantu menumbuhkan infrastruktur dan perekonomian digital. Jadi percepatan satu peta sudah diatur Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2012, yang diterbitkan pada tanggal 4 Februari 2016”, ungkapnya.

Lembaga dan pemerintah daerah perlu mempersiapkan jaringan infrastruktur perangkat keras yang harus sudah beroperasi sebelum diresmikannya Kebijakan Satu Peta Agustus 2018.

Sementara, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z. Arifin mengatakan, kebutuhan penelitian dan pengembangan Geospasial perlu digalakkan terutama di perguruan tinggi.

Ditambahkan, dalam integrasi informasi geospasial ini tim percepatan KSP menghadapai sejumlah kendala. Satu diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Karena itu pemerintah perlu kerjasama dengan universitas untuk mencetak SDM-SDM berkualitas dibidang geospasial.

“Dunia Informasi Geospasial di Indonesia marketnya sangat besar, terima di hilir ini. Tapi yang memanfaatkan industri geospasial di hilir justru kita bisa lihat, seperti Google dan lainnya yang notabene adalah perusahaan asing, padahal seharusnya Industri Geospasial Nasional yang ada disana, jangan sampai ‘kue’ industri Geospasial yang besar, kita sudah bekerja dari hulu hingga hilir, namun di hilir, industri asing yang ada”, ujar Hasanuddin. (IDR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *