Bupati bersama Bapenda terapkan peraturan baru, terkait pemasangan reklame diwilayah Kabupaten Bandung

oleh
Bupati bersama Bapenda terapkan peraturan baru
Bupati bersama Bapenda terapkan peraturan baru tentang pemasangan reklame di wilayah kabupaten bandung

KAB. BANDUNG, LENSAJABAR.COM – Seluruh masyarakat Kabupaten Bandung khususnya para penyelenggara reklame wajib mengetahui tentang Peraturan Bupati Bandung 31 Tahun 2021, yakni tentang perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak-pajak Reklame.

Baca juga : Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol. Dr. Yoslan : Berita Itu Harus Jelas Asalnya dan Isinyapun Harus Lengkap

Kabid Humas Polda Jabar Apresiasi Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Kerjasama FJP2 dan JAWARA

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Erwan Kusuma Hermawan Kabupaten Bandung menjelaskan, bahwa substansi perubahan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Perbup No. 38 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Reklame yaitu dalam ketentuan Pasal 6 terdapat penyesuaian terhadap standar harga Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR). Bupati bersama Bapenda terapkan peraturan baru

Ada 9 poin penting yang harus dipahami dalam pemasangan reklame, yakni :
1. Bahwa perhitungan pajak reklame pada Peraturan Bupati dimaksud telah diatur secara rinci, jelas dan sederhana yaitu :
a. Pajak Reklame = NSR x Tarif
b. NSR = (NJOPR + NSPR) x Masa Pajak
c. NJOPR = (Luas reklame x Standar Harga ) + (Tinggi Reklame x Standar Harga)
d. NSPR = (Fungsi jalan x standar harga) + (Fungsi arah x Standar Harga)
2. NJOPR dihitung berdasarkan hasil perkalian luas bidang reklame dengan standar harga ditambah hasil perkalian ketinggian reklame dengan standar harga;
3. Luas bidang reklame yaitu nilai yang didapatkan dari perkalian lebar dengan panjang reklame;
4. Bidang reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, membentuk pola, luas reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat, atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal hingga merupakan satu kesatuan;
5. Perhitungan luas bidang reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar;
6. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) meliputi Nilai Fungsi Jalan dan Nilai Fungsi Sudut Pandang :
a. Nilai Fungsi/Klasifikasi Jalan adalah Jalan Raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta Jasa Marga
b. Sudut pandang reklame adalah arah hadap penyelenggaraan reklame atau jumlah arah penyelenggaraan reklame tersebut dapat dipandang
7. Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam rangka Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah khususnya Pajak Reklame. Bupati bersama Bapenda terapkan peraturan baru

“Dengan diterbitkannya Perbup, kami mengharapkan partisipasi dan kontribusi Wajib Pajak dalam membangun Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS),” ungkap Erwan.

Baca juga : Test SKB CPNS Kabupaten Muba Akan dilaksanakan Awal September 2020

Usai Deklarasi FJP2 Akan Ciptakan Jurnalis Yang Profesional

Pewarta : Ayub
Editor : Is Idris

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *