JAKARTA, LENSAJABAR.COM – Sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut dalam Bincang Politik Sesi 2 melalui Platform Zoom Meeting, Rabu (16/9/2020) malam yang di pandu oleh Endin AJ Soefihara.
Beberapa tokoh yang gabung seperti, Tokoh senior PPP Zarkasih Nur, Nizar Dahlan, Imam Sahardjo, Sekjen PPP Arsul Sani, Akhmad Muqowam, Anwar Sanusi, Habil Marati, salah satu Waketum PPP Fernita Yubahar Armirsyah, Achmad Farial, Mujahid Ansori dari Jawa Timur, Ma’sum Amrullah, Makmun Halim, Faisal (Banda Aceh), Hendra Anwar Suat, Arief Rahman Hakim, Ade Sumbada, Kang Mansur, Muh. Bakri AR (GPK Sultra), AWR (Kalteng).
Pada kesempatan tersebut, di berikan ruang terbuka bagi para tokoh PPP yang ingin memberi masukan maupun kritikan untuk membesarkan agar PPP tetap berjaya di pemilu 2024. Banyak hal yang disampaikan dan disimpulkan dalam diskusi tersebut.
Satu persatu para tokoh PPP diberikan kesempatan memberikan informasi dan masukkan demi kemajuan partai berlambang Ka’bah itu.
Setelah dibuka oleh moderator Endin JA Soefihara, satu persatu tokoh PPP mulai berinteraksi walaupun di tempat yang berbeda.
Kesempatan pertama diberikan kepada Zarkasih Nur. Dirinya berharap mudah-mudahan PPP patah tumbuh hilang berganti.
“Mengacu AD/ART dan program perjuangan partai, dan bila kita gunakan sebaik-baiknya dari tingkat ranting hingga nasional..akan berkah,” ungkapnya.
Selanjutnya kesempatan diberikan kepada Nizar Dahlan, dia mengungkapkan bahwa PPP salah urus, karena seolah-olah didalam PPP ada musuh, karena ada individu didalam partai.
“Saya ingin PPP kembali bangkit dan harus kita perjuangkan. Jadi PPP jangan jadi pelengkap penderita (ada tapi tidak diperhitungkan). Bila begini terus PPP bisa tenggelam. Jadi harus ada paradigma baru,” ucapnya.
Dikesempatan yang sama, Mujahid Ansori dari Jawa Timur menginginkan agar PPP segera melakukan gerakan politik yang kuat, tidak setengah-setengah. Dirinya juga meminta harus ada pengganti ketokohan dari almarhum Kyai Maimoen Zubair. Kita butuh tokoh yang kuat.
PPP harus tegas katanya, seperti gerakan populisme Islam, PPP sebagai partai Islam dimana keberadaannya?, Ideologi PPP sudah lari. Seakan-akan PPP adalah rumah tua yang tidak ada keinginan dari para tokoh sekarang untuk memperbaikinya.
“Kita harus menangkap fenomena hijrah untuk kelompok-kelompok Milenial, yang saat ini di PPP belum ada, masyarakat saat ini sudah segmented, Ayo rumuskan untuk hijrah. Oleh karena itu, segera lakukan lompatan strategis,” ajaknya.
Sementara, Akhmad Muqowam mengaku dirinya sangat prihatin dengan kondisi PPP saat ini, kepemimpinan partai yang hanya Plt dan juga legalitasnya.
“Bicara Ketua Umum, ya harus segera dilaksanakan Mukhtamar. Apalagi PPP banyak tokoh, dan siapapun itu yang menjadi pemimpin kita harus dari orang dalam dan harus realible dengan kaderisasi. Sebab, hari ini yang habis di PPP adalah kaderisasi, karena kaderisasi hampir saja tidak terjadi. Namun begitu, PPP akan berusaha tidak tergelincir di tahun 2024.
Dirinya meminta, pada Bincang Politik sesi 3, harus dibahas tentang Mukernas dan Mukhtamar,” tandasnya.
Muqowam juga menyampaikan, baik atau tidak PPP tergantung semua kadernya. Dan PPP hanya kenal Ketua Umum, bukan Plt Ketua Umum.
Pendapat lain dari Habil Marati, pada intinya, dirinya ingin menyelamatkan PPP. Dirinya juga ingin membentuk kader-kader yang berkualitas, kuat dan tahan banting.
“PPP kehilangan karakter pasca Orde Baru, PPP hanya menjadi bagian sekularisme saat ini. Saya berharap, PPP survive saat di pressure langkah kedepan bagaimana?,” imbuhnya.
Achmad Farial menandaskan, harus ada keterbukaan untuk membuat tim yang solid. Sebab, 10 tahun terakhir PPP di tidak transparan. Karena setiap acara tidak pernah ada rapat. “Saya menginginkan transparansi. Itu yang paling penting. Sebab, transparansi/keterbukaan merupakan kunci solidaritas PPP,” ucapnya.
Menurut Makmum Halim, tata kelola partai ini seperti Auto Pilot. Seolah-olah pengurus harian tidak diperlukan lagi.
“Saya mengusulkan, bahwa Ketua Umum harus yang legitimate, tidak hanya Plt terus. Dan, seharusnya Plt jangan kelamaan,” harapannya.
Anwar Sanusi berkeinginan agar PPP satu persepsi, untuk sama-sama memperbaiki kinerja dan orientasi kita kepada konstituen, sebab konstituen PPP ingin PPP tidak pecah.
“Apapun PPP harus satu. Ini semua merupakan suara-suara dari daerah. Jangan sampai konstituen menganggap PPP ada dua kubu. Selain itu juga PPP harus tanggap kepada isu-isu yang ada. PPP harus good party management yang nantinya akan terbentuk PPP yang transparan, akuntabilitas dan responsibilities. Dan juga Profesional Leadership,” paparnya.
Salah seorang Wakil Ketua Umum Fernita Yubahar Armirsyah mengakui, bahwa saat penunjukkan Suharso Monoarfa dimata adanya fatwa dari almarhum Kyai Maimoen Zubair yang intinya melihat kondisi PPP yang sedang sakit yang luar biasa. Karena saat itu, kita dihadapkan dengan dengan Pilpres dan pemilu legislatif.
“Jadi atas pertimbangan itu, Almarhum Kyai Maimoen Zubair yang memberi masukan dengan fatwa dan dibawa ke rapat.
Saat ini hiruk pikuk menjelang Mukhtamar sungguh luar biasa dinamikanya.
Mengenai Plt Ketua Umum, Suharso Monoarfa sudah disahkan oleh Menkumham. Ayo gelar Mukhtamar segera dilaksanakan setelah pilkada nanti.
Saya berharap agar para tokoh-tokoh harus ketemu dengan Plt Ketua Umum untuk duduk bareng membahas soal ini dengan Ketum dan Sekjen, kalau bisa dirumah Hamzah Haz,” inginnya.
Dikesempatan itu juga, Usni Hasanuddin selaku admin pada kegiatan tersebut mengatakan, kalau terjadi kembali penundaan pilkada yang menyebabkan mundurnya pelaksanaan Muktamar PPP, sebaiknya PPP merevisi keputusan Mukernasnya soal Plt. Plt harus dikembalikan sesuai AD/ART yaitu diberikan kepada salah satu Wakil Ketua Umum.
“Soal survey yang menempatkan PPP dibawah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih terlalu dini untuk dijadikan kesimpulan. Mesin PPP belum sepenuhnya digerakkan karena memang masih tahapan konsolidasi internal. Lagipula terlalu kecil kalau PPP disandingkan dengan PSI,” jelasnya.
Di penutup sesi ini, Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani menyampaikan, bahwa dirinya menginginkan harus tetap semangat untuk dapat mengikuti pemilu 2020.
Ibarat sebuah pasukan yang terutama harus transparan, mempersiapkan pendanaan di pemilu 2024.
“Titik barunya kita mulai dengan Mukhtamar. Dan melihat kondisi ini, sebelum melaksanakan Muktamar harus terlebih dahulu digelar Mukernas lagi. Sikap Plt untuk segera melaksanakan Muktamar dipercepat,” katanya.
Terkait, bila dimasa pandemi Covid-19 pelaksanakan Muktamar secara virtual, dia tidak bisa membayangkan akan permasalahan yang akan timbul. Intinya, dia tidak setuju bila Muktamar dilaksanakan secara virtual, karena akan menimbulkan konflik baru.
“Pelaksanakan Muktamar akan dilaksanakan setelah pilkada, yakni kemungkinan diawal Januari 2021. Dan yang terpenting katanya juga, saya tidak ikut mencalonkan diri menjadi Ketua Umum PPP,” ujarnya. (red)
