BANDUNG, LENSAJABAR.COM- Tahun 2017 mulailah indeks pembangunan pemuda ini ditetapkan oleh United Nations Fund for Population Activities (UNFPA), bahwa pembangunan pemuda harus ada indikatornya maka ditetapkan di Indonesia Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Bandung, Selasa (22/12).
Sebelum tahun 2018 standar pembangunan kepemudaan itu kita memacu pada Undang-Undang no.40 tahun 2009. Kebijaksanaannya belum ada indeks yang ditetapkan, kebijaksanaannya itu yang pertama penyadaran pemuda, kedua pemberdayaan, ketiga pengembangan pemuda jadi itu yang menjadi standar pembangunan pemuda harus memacu kesitu.
Leading sektor untuk dipusat yaitu Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) karena ini urusan kepemudaan yang menjadi operatornya koordinasikan oleh Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat Muhammad Nizar menjelaskan, IPP ini domainnya bukan hanya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) karena disitu ada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Kesejahteraan, Dinas Ketenaga Kerjaan, Dinas Kepemimpinan Pemuda dan Gender Diskriminasi. Jadi ada 5 domain yang ditetapkan di Indonesia walaupun di negara maju lainnya lebih dari 5 domain.
“Kami dengan Dewan Komisi 5 bagus komunikasinya, kita melakukan koordinasi internal melakukan konsolidasi dinas-dinas terkait kepemudaan sesuai dengan 5 domain yang sudah ditetapkan,” ujar Nizar saat di wawancara wartawan LensaJabar.com di Kantor Dispora.
Dispora ditunjuk sebagai partner project ini pertimbangannya merasa Jawa Barat sangat maju dalam bidang pembangunan kepemudaan karena indikatornya banyak prestasi tingkat Nasional, tetapi ternyata IPP nya rendah.
Masih katanya, yang jadi permasalahan di Jawa Barat pemudanya banyak, sehingga tidak sebanding antara prestasi dan pembaginya. Oleh karena itu dengan koordinasi Kepala Dinas (Kadis) Engkus Sutisna, pihaknya terus berjuang sampai ke pusat menugaskan dirinya dengan Dewan sampai ke Komisi X, Jakarta, Bappenas, dan sebagainya dan menyampaikan data-data hasil pembangunan Jawa Barat.
“Alhamdulillah dengan perjuangan kami selama satu tahun IPP kita bisa meningkat dari 34 menjadi ke 20, jadi kita melampaui 14 provinsi,” ujarnya.
Muhammad Nizar menambahkan, harus ada peningkatan di tahun 2021 dan cita-cita kita paling tidak minimal masuk di 10 besar, jadi pihaknya mengajak kepada OPD terkait, baik yang berada di provinsi maupun di kabupaten untuk lebih fokus kepada pembangunan kepemudaan ini ke lima domain dan 15 indikator.
“Himbaun kami sama dengan apa yang di sampaikan Gubernur Jawa Barat yang pertama ada Jabar, basic utama pemuda itu harus beriman taqwa karena itu basic segalanya. Kedua harus punya karakter, jangan sampai pemuda Jabar kehilangan karakter seperti sopan santun, mau menolong orang lain, hormat kepada orang tua,” ungkapnya.
Ketiga pemuda Jabar itu harus cerdas dan yang terakhir pemuda Jabar harus sehat apalagi saat ini sedang pandemi corona.
“Kami menghimbau masyarakat harus tetap ikuti protokol kesehatan, Menjaga jarak (sosial distancing), Memakai masker, dan Mencuci tangan (3M). Pemuda harus tetap bersemangat positif dan pemuda itu harus optimis, karena ditangan pemudalah Negara ini akan diserahkan, majunya Jabar dan majunya Indonesia tergantung kepada pemuda masa kini. (Dedi)
