JAKARTA,LENSAJABAR.COM– Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum baru diterbitkan hari ini Selasa, tanggal 3 Maret 2018, diharapkan masing masing lembaga terkait bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
Penyampaian pembukaan rapat kerja dan hasil temuan terkait dilapangan, Presiden RI Joko Widodo bersama Menko Maritim Luhut B Panjaitan akan memberikan surat perintah khusus kepada Sekjen Wantanas Letjen Doni Monardo.
Letjen Doni Monardo meminta sekretariat dipasang pimpinan dengan pangkat bintang 1 atau bintang 2 selain itu, Doni juga minta tindak tegas tanpa pandang bulu para ‘pembeking’ siapapun.
“Baru kali ini media memberitakan Citarum. Sebab selama ini berita lingkungan tertutup dengan berita politik dan lainnya,” ucapnya, di Jakarta, Selasa (3/4/18).
Sementara, Pangdam baru III/Siliwangi, Mayjen Harto Karyawan menyampaikan ditengah pembahasan-pembahasan bahwa tanah yang gundul menyebabkan erosi, langkah yang diambil dalam penghijaun akan dirasakan 5 tahun kedepan.
“Jalan pintas tangkapan air maksimal sambil menunggu proses pohon, yaitu menggunakan proses biopori,” ungkap Pangdam.
Pangdam menyampaikan sangat efektif untuk sumber mata air yang mati supaya dihidupkan kembali agar bisa memunculkan sumber mata air yang baru.”Ini sudah dijalani di Malang dan berhasil”, tandasnya.
Polda Jabar menyampaikan beberapa pabrik dengan jumlah yang berbeda dengan penyampaian pihak Kodam dan Menko Maritim.
Menko Maritim menyampaikan hasil rapat yaitu ;
1. Banjir harus cepat ditangani, terhadap hutan yang gundul supaya secepatnya diatasi dan program tanaman penghijauan dipercepat.
2. Kesekretariatan hari Senin harus sudah ada, tanggal 9 rapat sekertariat sudah berjalan.
3. Usulan Menteri Dikti dengan sosialisasi bahaya sampah.
4. Pengolahan sampah menjadi diesel dall harus segera di sosialisasikan.
5. Pengusah RTa nakal harus benar-benar ditindak jangan ada sogokan.
Sambil menatap anggota Polda Jabar yang mewakili Kapolda, Menko menegurnya, polda jangan terima ‘sogokan’ supaya benar-benar menjalankan fungsinya.
Rapat atas tindakan tegas Kabag Hukum Polda Jabar Kombes Bagus.
6. Partisipasi masyakat sudah baik bersama media yang mengawal dan meramaikan Citarum.
Pada kesempatan itu hadir pula dari masing-masing kementrian terkait diantaranya KLHK, Kementrian Pertanian, Kemendikti, Kemenkes, Kepala Bapenas, Kepala Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat yang mewakili Gubernur, Ahmad Heryawan. (***)