DEPOK, LENSAJABAR.COM – Selama hampir satu tahun setengah, banyak buruh di Kota Depok sudah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), selain itu ribuan buruh yang dirumahkan dengan status ketidakjelasan.
Hal ini disampaikan Rudi Gunawan selaku Ketua Federasi Serikat Buruh Makanan, Minuman, Pariwisata, Hotel dan Tembakau (FSB Kamiparho) di Depok saat di jumpai di Hotel Bumi Wiyata Depok, Sabtu (9/8/21) dalam wawancaranya.
Bagaimana dampak dari pandemi bagi sektor pariwisata di Kota Depok, terutama perhotelan?
Hampir dua tahun pandemi Covid-19, termasuk juga yang dirasakan di Kota Depok, cukup berat, terutama saya di sektor pariwisata, karena yang terdampak itu sektor pariwisata, terutama perhotelan, karena di Depok ini kan cukup banyak, mungkin dulu hanya Hotel Bumi Wiyata saja yang ada di kota Depok.
Apa peran pemerintah kota terkait hal ini?
Kita juga melihat satu tahun lebih ini tidak ada peran pemerintah daerah terhadap kondisi perhotelan, tidak ada bantuan baik itu bantuan dana, minimal ada relaksasi, dari sisi pajak, listrik maut air.
Bagaimana bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini?
Jujur kita bertahan, satu tahun lebih ini hotel Bumi Wiyata masih bertahan, karena karyawan dan manajemen komitmen untuk bersama-sama bisa survive dimasa pandemi ini, mulai dari pemotongan gaji, untuk efisiensi dan baru bulan ini terjadi merumahkan karyawan atau semenjak pemerintah mengeluarkan kebijakan PPKM Darurat atau Level 4 dan diperpanjang terus, akhirnya sudah tidak mampu lagi untuk karyawan masuk hingga 60% dari total jumlah karyawan 154 orang dan yang masuk hanya sekitar 40 karyawan.
Kalau tidak ada perhatian dari pemerintah setempat, apa yang harus di lakukan?
Sementara tidak ada perhatian dari pemerintah kota Depok khususnya dunia pariwisata, karena memang pariwisata yang dari awal terdampak, terkait regulasi PSBB maupun PPKM yang sangat ketat, malah di Jakarta maupun didaerah-daerah sudah banyak yang tutup hotelnya. Kita juga tidak ada bantuan apapun, karena ini kan anak perusahaan dari Bumiputera dan apalagi Bumiputera lagi susah juga. Mau tidak mau, kita harus berjuang bagaimana perusahaan ini tetap ada, apalagi sebagai perwakilan dari serikat pekerja, tanggungjawabnya mempertahankan keberlangsungan perusahaan, karena kalau perusahaannya bilang tutup ya sudah.
Bagaimana komunikasi dengan pihak manajemen dalam mempertahankan agar tetap bertahan?
Saya selalu komunikasi dengan baik itu General Manager, maupun direksi agar jangan sampai perusahaan ini tutup. Memang sih dari pihak direksi ada rencana untuk mempailitkan perusahaan. Namun saya meyakinkan, ini masih bisa, ya salah satu caranya dengan merumahkan sebagian besar karyawan.
Apa rencana selanjutnya kepada pemerintah daerah, agar dapat solusi?
Rencananya kita ingin menyurati pemerintah daerah, yakni walikota maupun DPRD perihal keinginan untuk audensi, dengan salah satu agenda yakni bagaimana pemerintah bisa menemukan solusi dengan apa yang pemerintah berikan kepada dunia pariwisata khususnya perhotelan, karena jujur dunia pariwisata perhotelan di Depok menjanjikan juga. Jangan sampai nasib 154 karyawan hotel ini tidak pasti, kan dibalik 154 karyawan ini ada anak istri, nah ini yang harus pemerintah daerah perhatikan.
Bagaimana nasib karyawan yang sudah dirumahkan?
Terkait yang 60% dirumahkan, dengan gaji 50% saja. Kita ada negosiasi dengan manajemen dan serikat pekerja yang dirumahkan kompensasinya 25%, sementara yang masuk 50% dan ini berlaku sudah lebih dari satu tahun. Kita sempat mengajukan ke Kementerian Pariwisata, Kementerian Tenaga Kerja. Bantuan sembako dari pemerintah, kita aja ga ada. Malah kita dapat bantuan dari pihak Kepolisian.
Apa harapan kepada walikota dan wakil walikota sekarang, yang pada pilkada lalu federasi buruh total dukung pasangan tersebut?
Padahal pada saat kampanye kemarin, ada 9 federasi total mendukung pasangan walikota dan wakil walikota Depok saat ini dan sudah di gaungkan ke teman-teman agar pemerintah memberikan perhatian terhadap buruh dalam pelaksanaan program vaksinasi dan bantuan-bantuan yang lain terhadap buruh. Sampai saat ini, perhatian pemerintah sangat kurang. Seperti diketahui ada 3 Konfederasi Federasi Buruh di Depok ada 3 yakni KSBSI, SPSI, KSPI sedangkan federasi ada 9 federasi.
Bagaimana peran serta Pemkot dalam rangka kebijakan vaksin bagi buruh di kota Depok?
Terkait vaksin, kita pihak Bumi Wiyata mendapatkan vaksin dari pihak kepolisian dan semua karyawan disini, Alhamdulillah sudah semua di vaksin. Konfederasi lain juga sudah minta untuk para buruh di vaksin, dan berharap agar pemerintah kota Depok untuk melaksanakan vaksin bagi buruh. Namun anehnya, malah pemerintah kota Depok meminta agar perusahaan memakai dana CSR perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi.
Bagaimana sikap buruh Kota Depok rencana unjuk rasa pada 12 Agustus 2021 nanti?
Terkait rencana akan ada aksi unjuk rasa secara nasional, tunggu sikap dari serikat pekerja agar satu visi dan misi, sebab salah satu tugas dari serikat pekerja itukan berusaha agar perusahaan itu tetap berjalan. Ada sebagian teman-tem yang tidak bisa melaksanakan itu, tapi kalau kami disini sih, siap dan kapan saja yang penting tujuannya sama, bisa mengatur waktunya seperti apa?. Tapi harapan saya, kedepan bisa lebih solid, karena tidak menutup mata, kalau serikat buruh dari dulu tidak bisa menyatu, karena adanya perbedaan kepentingan. Tapi saya yakin dari anggota serikat buruh yang bawah pasti satu suara, namun yang jadi masalah, elitnya saja, yang kita tidak tahu ada kepentingan apa. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Tapi kami masih menunggu instruksi dari Dewan Eksekutif Nasional (DEN).
Apa yang menjadi agenda prioritas unjuk rasa)
Terkait masalah aksi unjuk rasa, adapun prioritas tuntutan yaitu, undang-undang Omnibus Law, walaupun sudah ada Judicial Review (JR) dan masih berjalan, itu salah satu jalan, jalan lainpun hanya ligitasi yang dilakukan, kalau non ligitasi kita kan bisa melakukan dengan hak lain yakni Aksi Unjuk Rasa. Semua jalan akan ditempuh oleh kaum buruh, apapun itu selama itu tidak bertentangan dengan konstitusi.
Bagaimana pandangan pak Rudi, dengan rencana berdiri kembali Partai Buruh?
Ada wacana kembali berdirinya Partai Buruh (Reborn), tapi kalau pandangan saya, masih agak sulit menyatukan buruh selama elite masih punya kepentingan yang berbeda. Sebenarnya, yang memecah ini adalah kepentingan elite saja.
Penulis : Is. Idris
Sumber : Rudi Gunawan, Ketua Kamiparho Kota Depok