Jakarta, Lensajabar.com – Sektor pendidikan tinggi Indonesia menghadapi dilema besar menyusul dikeluarkannya kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi memicu kenaikan biaya kuliah dan penurunan kualitas layanan pendidikan.
Rektor Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA), Prof Dr H Sumaryoto berharap dengan kebijakan efisiensi anggaran tidak berpengaruh besar kepada dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
“Kita ketahui memang, kebijakan efisiensi anggaran di pemerintahan Prabowo – Gibran sudah menjadi agendanya, sebab efisiensi yang dilakukan mempunyai arah yang jelas. Seperti sektor-sektor yang memang terkait dengan tata kelola kantor – kantor pemerintah seperti perjalanan dinas, rapat-rapat yang tidak penting di luar kantor. Sebagaimana contoh, rapatnya dua hari, tapi dilaporkan empat hari termasuk hal yang berkaitan,” ujar Sumaryoto kepada wartawan, Selasa (11/3/2025) diruang kerjanya.
Selama ini katanya, banyak anggaran yang ‘bocor’, sehingga terjadi pemborosan. Jadi dirinya menganggap apa yang menjadi kebijakan pemerintah harus didukung, namun dirinya berharap kebijakan efisiensi anggaran tersebut tidak berpengaruh besar kepada layanan pendidikan, khususnya di perguruan tinggi.
“Sudah semestinya kita menerima kebijakan tersebut diterima secara bijak, maksud dan tujuan dari pemerintah, pastinya pemerintah bermaksud baik. Jadi, kita harus melihatnya dari berbagai aspek,” ujarnya.
Dengan situasi dan kondisi saat ini, ada peluang dan kesempatan bagi yang kurang ataupun yang tidak mendukung kebijakan pemerintah akan membuat ‘gaduh’ dan ‘dipelintir’. Tapi ia mengakui kalau dirinya netral merespon semua ini.
“Saya akui memang, efisiensi ,(pemotongan anggaran) ini beresiko meningkatkan beban keuangan perguruan tinggi sehingga dapat berdampak pada kenaikan uang kuliah mahasiswa. Apalagi kami di UNINDRA, dengan kondisi selama ini biaya SPP sudah sangat murah,” ucapnya.
Sumaryoto mengungkapkan bahwa dirinya tidak memungkiri, dengan kebijakan efisiensi anggaran sangat luas dampaknya, banyak orang tua mahasiswa yang tidak sanggup lagi bayar uang perkuliahan, dikarenakan faktor ekonomi.
“Saya tidak memungkiri hal tersebut, dampak efisiensi terhadap kampus kami, banyak mahasiswa yang menunggak pembayaran SPP,” imbuhnya.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk menghemat total Rp306,69 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian dan lembaga, serta Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Salah satu kementerian yang terdampak signifikan adalah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), yang mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp22,54 triliun. Pemotongan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat mengenai nasib program beasiswa, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI).
