CIMAHI, LENSAJABAR.COM — Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan mempercepat pembangunan di Kota Cimahi, Pejabat Wali Kota Cimahi Pj. Dikdik Suratno Nugrahawan telah melantik sejumlah Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Gedung A Kantor Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada hari Kamis (05/10).
Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan pada jabatan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), dan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker).
Dalam sambutannya, Dikdik memberi arahan kepada pejabat yang dilantik untuk memperkuat struktur dan perangkat kerja pemerintah kota di unit kerjanya yang baru. Tujuannya adalah mencari solusi bagi permasalahan yang timbul di masyarakat serta mendukung kelancaran kegiatan pembangunan yang telah direncanakan.
Dikdik mengakui bahwa masih banyak sektor yang memerlukan perbaikan di Pemerintah Daerah Kota Cimahi, termasuk pendidikan, tata ruang, sarana-prasarana fisik, ketenagakerjaan, dan perhubungan.
“Kepada Kepala Dinas Pendidikan, saya menegaskan agar Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kuota rombongan belajar tetap dijaga sesuai standar dan batas kewajaran. Perhatikan juga alokasi tenaga pendidik dan sarana-prasarana pendukung di sekolah-sekolah negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Dalam konteks penataan ruang dan infrastruktur, Kota Cimahi telah menghadapi tantangan kompleks sejak dua puluh dua tahun lalu. Masalah penataan ruang dan infrastruktur telah menyebabkan permasalahan banjir dan sanitasi lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Cimahi fokus pada pengendalian dengan memperketat penerbitan perijinan bangunan dan gedung serta melakukan perbaikan saluran dan sanitasi lingkungan.
Dikdik menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Cimahi. Hal ini menjadi kunci dalam penanganan masalah penataan ruang dan infrastruktur.
Dalam bidang perhubungan, Dikdik menyoroti masalah minimnya lahan parkir, marka jalan yang kurang jelas, dan kurangnya sosialisasi terkait lalu lintas sebagai penyebab kemacetan di Kota Cimahi. Kepala Dinas Perhubungan diminta untuk menjalankan program rutin, memberlakukan tindakan tegas terhadap pelanggar lalu lintas, dan melakukan patroli rutin untuk memastikan bahu jalan tidak digunakan sebagai tempat parkir liar.
Sementara itu, Dikdik mengakui bahwa meskipun Kota Cimahi memiliki pertumbuhan angkatan kerja yang signifikan, masih ada kesenjangan antara karakteristik angkatan kerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Ia berharap Kepala Dinas Tenaga Kerja dapat terus meningkatkan upaya untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, meningkatkan jumlah tenaga kerja produktif, dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan saling menguntungkan untuk semua pihak.