‎Kunjungan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Bapak Iljas Tedjo Prijono ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo ‎

‎Lensajabar.com – Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo menerima kunjungan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Bapak Iljas Tedjo Prijono beserta jajaran. Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi serta memberikan arahan strategis terkait penanganan sengketa dan konflik pertanahan di wilayah Gorontalo.
‎
‎Dirjen Iljas Tedjo Prijono menyampaikan apresiasi atas komitmen Kanwil BPN Provinsi Gorontalo dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta mendorong agar jajaran terus meningkatkan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
‎
‎Dalam kesempatan yang sama Dirjen tetap mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap praktik mafia tanah yang sering memalsukan dokumen maupun sertifikat seolah-olah resmi diterbitkan oleh ATR/BPN. Ia menekankan agar masyarakat mengurus tanah langsung melalui kantor pertanahan tanpa perantara.
‎
‎“Mafia tanah sudah semakin canggih, bahkan bisa membuat produk sertifikat palsu dalam bentuk elektronik maupun analog. Karena itu, kalau ada urusan tanah, sebaiknya langsung ke kantor pertanahan,” tegasnya.
‎
‎Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo, Muhammad Naim, menjelaskan beberapa capaian Kanwil BPN Gorontalo dalam menangani konflik pertanahan.
‎
‎“Alhamdulillah, beberapa progres penyelesaian perkara pertanahan sudah berjalan, bahkan ada yang berhasil kami hentikan berkat koordinasi dengan aparat daerah,” ujar Kakanwil.
‎
‎Dirjen menegaskan bahwa penanganan sengketa pertanahan harus dilaksanakan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
‎
‎Turut hadir mendampingi Dirjen PSKP, Direktur Penanganan Perkara Pertanahan, Direktur Penanganan Sengketa Pertanahan, Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum Sekdirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kasubdit Penanganan Sengketa Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kabid PPS Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon.
‎