JAKARTA,LENSAJABAR.COM – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Projo akan menggelar Kongres II di JI Expo Kemayoran, Jakarta, pada 7-8 Desember 2019. Forum tertinggi organisasi tersebut akan menentukan arah Projo ke depan dalam mengawal pemerintahan periode ke-2 Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kongres II Projo adalah sebuah langkah konsolidasi untuk menyatukan pemikiran atas situasi politik ke depan serta menyatukan tindakan guna suksesnya pemerintahan Jokowi pada periode kedua ini,” ujar Ketua Pelaksana Kongres II Projo, Panel Barus, di Sekretariat Projo, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2019).
Dengan estimasi 20.000 kader dan pengurus Projo, arena kongres diperkirakan semakin meriah dengan panggung rakyat dan festival kuliner Nusantara dan penampilan dari artis-artis ibukota.
Panel Barus menjelaskan, acara Kongres II Projo kali ini akan diawali dengan apel akbar sekitar 20.000 orang. Barisan militan tersebut disiapkan menjadi instrumen utama penggerak visi Indonesia dan Presiden Jokowi dalam mencapai kesuksesan pemerintahan periode ke-2.
Ditempat yang sama, Ketua SC Kongres II Projo menambahkan, kongres ini merupakan amanat dari AD/ART dan rencananya, kongres ini akan dihadiri oleh delegasi dari seluruh DPC dan DPD se-Indonesia.
“Rencananya, presiden Joko Widodo direncanakan akan memberikan arahan-arahan strategis bagi organisasi dan seluruh kader Projo sekaligus membuka secara resmi kegiatan kongres tersebut.
Adapun agenda kongres II Projo antara lain adalah memilih dan menetapkan Ketua Umum, menetapkan program kerja 5 tahun kedepan, dan merumuskan sikap politik Projo.
Sebagai forum tertinggi, kongres II Projo diharapkan akan menghasilkan
keputusan-keputusan penting yang akan menjadi arah bagi peran penting dan dan mengawal program-program
gerak langkah Projo dalam mengisi
pemerintahan Jokowi-Ma‘ruf Amin 2019-2024 yang termaktub dalam Visi Indonesia Maju yang berbasis pada Sumber Daya Manusia.
Masih katanya, pemerintahan Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2024 harus menjadi legacy bagi bangsa Indonesia. Projo berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas demokrasi.
“Sistem pemerintahan presidensial yang kita yakini sebagai faktor utama pembentukan pemerintahan yang kuat, juga sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan penguatan. Wacana penambahan periode masa jabatan presien menjadi 3 kali, dan atau mengembalikan proses pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR merupakan langkah mundur dan berlawanan dengan semangat penguatan sistem demokrasi dan hakekat kedaulatan rakyat,” jelas Handoko yang juga Sekjen PROJO ini.
(Mukarromah)