PALEMBANG, LENSAJABAR.COM – Ketua DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) RA Anita Noeringhati, menerima audensi dari Forum Umat Peduli Keadilan Palembang (FUPKP) Sumsel, terkait masih banyaknya ketidak adilan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di Indonesia, di Aula Lantai II, DPRD Sumsel, Jumat (19/6/2021).
“Kami Forum umat peduli keadilan palembang, menolak segala bentuk
perlakuan ketidak adilan hukum bagi segenap rakyat Indonesia. Serta menjunjung tinggi Dasar dan Falsafah negara RI yaitu Pancasila dan UUD 1945,” ujar Ketua Umum FUPKP Sumsel, Idasril Firdaus Tanjung SH SE MM, saat ditemui di halaman DPRD Sumsel.
Idasril mengatakan, pihaknya menuntut penegakan hukum yg tidak memihak, sesuai pasal 27 ayat 1 UUD 1945, dimana semua orang diperlakukan sama di depan hukum serta sesuai dengan Pancasila pada sila ke 5 yaitu keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.
Forum umat peduli keadilan Palembang meminta kepada lembaga legislatif dari pusat hingga daerah agar mengawasi dan mengontrol proses penegakan hukum secara adil dan beradab tanpa tebang pilih terhadap siapapun yang melakukan kejahatan.
Idasril menyebut, pihaknya meminta kepada pemerintah dari pusat hingga daerah agar mengawasi dan mengontrol lembaga Yudikatif, agar menegakkan hukum dan keadilan secara murni bebas dari intervensi politik.
“Kami juga meminta kepada semua
lembaga negara Eksekutif, Legislati dan Yudikatif agar menjalankan fungsinya secara maksimal dan amanah untuk terwujudnya pemerintahan yang adil demi kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekwen,” ucapnya.
Menurutnya, pihaknya meminta agar pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kedzaliman dan kriminalisasi terhadap para ulama yang melakukan dakwah nahi munkar. Khususnya kepada Habib Rizieq Shihab (HRS), agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan direhabilitasi nama baiknya.
Sementara Itu, Ketua DPRD Sumsel, RA Anita Noeringhati mengatakan, pihaknya mengucapkan berterima kasih atas kedatangan dari Forum umat peduli keadilan palembang Sumsel.
“Kami sangat mengapresiasi dan sepakat dari apa yang telah disampaikan FUPKP Sumsel, dan akan menyampaikan ke pihak terkait, seperti DPR RI serta Komisi Yudisial (KY),” ungkapnya.
Anita menambahkan, bahwa hukum itu tidak tumpul di atas dan tajam ke bawah, karena setiap orang itu sama dimata hukum.
“Bahwasanya negara kita ini negara hukum. Bukan negara kekuasaan, kami juga berharap Palembang tetap zero konflik, kami juga sangat senang dengan adanya forum-forum seperti ini,” katanya.(Ray).