PALU, LENSAJABAR.COM – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Konsolidasi Pendampingan Masyarakat Desa di Best Western Hotel, Palu, Sabtu (9/10/2021). Kepala Desa Bakal Diberi Peluang Sekolah
Halim Iskandar merasa bersyukur bisa hadir dalam acara itu karena bisa silaturahmi dengan Kepala Desa, Pendamping hingga Kepala Balai yang dimiliki Kemendes PDTT.
Pertemuan ini nantinya bakal hadirkan peta jalan (Roadmap) Peningkatakan aparat desa, termasuk pada Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Baca juga : Peduli Donggala dan Palu, Bupati Banyuasin Donasikan Semua Gajinya
Relawan UT Group Hadirkan Senyum Anak-Anak Palu dan Donggala
“Hal ini harus dikerjakan serius agar kedepannya Kepala Desa karena prestasinya bisa melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3,” kata Halim Iskandar. Kepala Desa Bakal Diberi Peluang Sekolah
Begitu juga dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP). Olehnya, Kemendes PDTT pun sedang berikhtiar dan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk LPDP agar nantinya Kepala Desa dan TPP yang berprestasi dapat kuliah hingga S3.
Kedepan, rekrutmen TPP diprioritaskan melalui Pendamping Lokal Desa (PLD). Artinya penataan kapasitas pendamping desa berbasis pondasi yang kuat dengan gunakan Merrit System.
“Konstruksi bangunan untuk pendamping itu kuat karena keberadaan TPP sangat dibutuhkan dan strategis hingga saya selaku katakan TPP adalah anak kandung Kementerian Desa,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.
Pria yang akrab disapa Gus Halim ini merespon positif program BPSDM Kemendes Pelatihan Literasi yang diminta mulai tahun 2022 agar desa yang miliki pengetahuan, dinamika dan kekhasan sendiri bisa ditampilkan dengan baik.
Gus Halim ingin ada reformasi yang mendasar di Balai Pelatihan yang dimiliki oleh Kemendes. Balai harus bisa memenuhi permintaan apapun dari daerah.
Contohnya, balai harus bisa menjawab permintaan Kepala Desa untuk pelatihan pembangunan desa, tentang Dana Desa, Perencaan Pembangunan Desa.
“Meskipun tidak ada program itu tapi tenaganya harus siap memenuhi seluruh permintaan yang diharapkan oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.
Kedepan, Kemendes menargetkan, pihak manapun yang ingin berurusan dengan desa, harus datang ke Kementerian Desa karena nyatanya semuanya bisa dijawab dan direspon positif
Kemendes pun semakin gencarkan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa. Hari ini, Kemendes sedang menggenjot penuntasan Kemiskinan Ekstrem hingga Nol Persen pada 2024.
Berbicara soal Nol Persen, kata Gus Halim, berkaitan dengan data mikro yang kaitannya dengan level desa.
“Target Presiden untuk Nol Persen Kemiskinan Ekstrem harus dilakukan pada level desa dan berbasis data mikro by name by Adress,” kata Gus Halim.
Gus Halim mengatakan, hingga saat ini sekitar 60 persen desa dari total 74.961 desa telah menyelesaikan Pemuktakhiran Data Desa.
Untuk Sulawesi Tengah, Gus Halim meminta TPP untuk terus lakukan pemantauan agar desa segera tuntaskan pemutakhiran data berbasis SDGs Desa.
“Berbicara Kemiskinan Ekstrem tidak bisa lepas dari Kementerian Desa, Kepala Desa dan Pendamping Desa,” kata Gus Halim.
Hal ini diharapkan nantinya sehingga Desa menjadi rujukan dari seluruh pihak yang ingin lakukan percepatan pembangunan.
“Karena pada hakekatnya Desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah Desa,” tegas Gus Halim.
Hal ini butuh sinergi dan kerja keras serta sinkronisasi antar segenap pihak yang berkompeten untuk urusan pembangunan desa.
Turut hadir, Sekretaris Jenderal Taufik Madjid, Kepala BPSDM Luthfiyah Nurlela, dan pejabat di lingkunhan BPSDM Kemendes PDTT.
Baca juga : MPPMRS Meminta Pemprov Sumsel Untuk Meneruskan Pembangunan Masjid Sriwijaya
Selain Gelar Vaksin, Sekolah Kristen SoliDEO Perkenalkan Program Unggulan Sekolahnya
Pewarta : Ayub
Editor : Is Idris
Sumber : Firman/Kemendes PDTT