Purwakarta, Lensajabar.com – Anggaran sebesar Rp.40 miliar yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta menjadi sorotan terkait transparansi penggunaannya, khususnya dalam penyelenggaraan debat publik calon Bupati dan Wakil Bupati.
Beberapa wartawan melaporkan adanya pembatasan akses liputan dan anggaran yang menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Ketua KPU Purwakarta, Dian Hadiana, hingga saat ini belum memberikan keterangan resmi terkait isu tersebut. Demikian pula dengan Oyang Este Binos, Ketua Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Purwakarta, yang belum memberikan tanggapan hingga berita ini di tayangkan, Selasa (19/11/2024).
Kedua pejabat tersebut diharapkan segera memberikan klarifikasi untuk menjawab keraguan publik mengenai transparansi penggunaan anggaran dan pelaksanaan debat publik.
Sebelumnya, KPU Purwakarta telah mengumumkan rencana debat publik yang dijadwalkan pada Senin, 18 November 2024 di Harper Hotel, sementara informasi mengenai alokasi anggaran dan mekanisme pelaksanaan acara tersebut masih minim.
Mengingat pentingnya peran media dalam proses demokrasi, pembatasan akses liputan dan kebijakan penggunaan/keperluan anggaran kepada wartawan perlu ditinjau ulang untuk memastikan kebebasan pers dan transparansi informasi.
Ketua organisasi media MIO Ronal dan masyarakat pemangku kepentingan lainnya mendesak KPU Purwakarta untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait penggunaan anggaran dan pelaksanaan debat publik, sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan integritas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Purwakarta,” tegasnya. (Red).