BPKAD Bogor Dinilai “Ngawur” Terkait Dugaan Aset Pemkot Hilang

BKAD

BOGOR, LENSAJABAR.COM — Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor dinilai “ngawur” terkait aset Pemerintah Kota yang diduga hilang atau belum bisa dipastikan kebenarannya, hal tersebut disampaikan Keluarga Masyarakat Peduli Bogor (KMPB) saat menggelar aksi protes di depan kantor Walikota, Selasa (25/2/2020).

Aset Pemkot

“Aset Pemkot Bogor hilang, BPKAD ke mana? Berdasarkan olah data, pantauan di lapangan dan hasil kajian KMPB menilai kinerja BPKAD Kota Bogor ‘ngawur’. Kengawuran pengelolaan aset pada tahun 2017 terulang kembali pada tahun 2018 (tahun 2019 kemungkinan terjadi lagi),” ungkap Koordinator Aksi, Romi Yozi, kepada wartawan Lensa Jabar melalui pesan elektronik.

Menurut dia, terdapat sejumlah aset peralatan dan mesin kendaraan yang bernilai Rp.9.843.869.147.32, tidak diketahui keberadaannya. Kemungkinan hilang atau “digelapkan”. Masih terdapat organisasi perangkat daerah yang belum membuat berita acara serah terima dengan pemegang barang milik daerah, kemungkinan rawan disalahgunakan.

“Selain itu, kami menduga BPKAD berjalan tanpa administrasi yang jelas. Pihak BPKAD berdalih tidak mengetahui pengguna barang. Mereka mengeluhkan kekurangan sumber daya manusia. Dan sampai detik ini BPKAD belum juga mengetahui keberadaan aset yang diduga hilang. Ini acuh atau malas?” kata Romi.

Ia menjelaskan, aksi kali ini pihaknya fokus pada barang milik daerah dalam bentuk alat dan kendaraan bermotor, permasalahan lainnya akan dikawal KMPB dalam aksi selanjutnya.
Akibat ini potensi pemborosan dan kelalaian dalam pengelolaan aset akan merugikan keuangan negara dan daerah.

“BPKAD selaku pengemban amanah dalam pengelolaan aset daerah kami nilai gagal dalam menjalankan amanahnya. Tidak bisa dibayangkan jika APBD Kota Bogor dikeluarkan setiap tahun untuk pengadaan aset yang kemudian tidak terurus dan rawan akan hilang ditelan ‘angin’. Jika pengelolaan aset BPKAD masih seperti ini. Tentunya kerugian yang sangat besar,” jelasnya.

Romi mengatakan, anggaran sekitar Rp9 miliar tersebut seharusnya dapat disalurkan untuk dana yang lebih bermanfaat seperti pendidikan kesehatan dan lainnya. “Benar-benar ‘bocor’.”(Andreas)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *