PALEMBANG, LENSASRIWIJAYA.COM – Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) pimpinan wilayah (PW) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat pemanantapan pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan pengurus wilayah dan anggota 17 Kabupaten/kota, bertempat di Wong Jako Cafe, di Jalan HM Ryacudu, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang.
Dalam Kegiatan rapat ini dihadiri oleh, Dewan pengawas, GNPK RI Sumsel, Humaidhi Semendaw M,Si, Jajaran GNPK RI Pengurus daerah, Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Lahat, Kabupaten OKI, Kabupaten Pali, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), beserta para pengurus GNPK RI PW Sumsel.
Ketua GNPK RI PW Sumsel, Aprizal Muslim S,Ag didampingi Wakil Ketua GNPK RI PW Sumsel dan Juga Ketua Panitia pelaksana, Satria Amri SE mengatakan, bahwa jadwal untuk pelaksanaan rapat pada malam hari ini, memang terfokus untuk kegiatan pelaksanaan pelantikan dan pengukuhan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia.
Dikatakan Aprizal, seyogyanya pada malam ini ada tujuh belas kabupaten/kota yang harus hadir, akan tetapi hanya tujuh kabupaten/kota yang bisa hadir secara langsung, yang lainnya hanya via Video Call dan telponan, tujuh belas kabupaten itu memang sama tujuannya yang bertekad mensukseskan pelantikan dan pengukuhan, Insya Allah akan terlaksana pada tanggal 28 – 29 September 2020 mendatang.
“Bagi kita tidak ada kata gagal, dan tidak ada kata tertunda, kita akan tetap fokus serta harus terlaksana dengan baik, apalagi kami langsung didampingi oleh Dewan pengawas, panitia pelaksana, serta beberapa ketua Pimpinan Daerah, Kabupaten/kota, dan kita melaksanakan pelantikan ini sesuai dengan komitmen, karena ini sudah terjadwal. Diketahui, GNPK RI sudah ada di 33 Provinsi yang ada di Republik Indonesia, lebih kurang 368 Kabupaten/kota,” ujar Aprizal saat ditemui usai rapat, di Wong Jaco Cafe.
Aprizal menambahkan, jadi khusunya di Provinsi Sumatera Selatan akan menjadi pemecah rekor tahun 2020, sesuai dengan marwah organisasi bahwa GNPK RI PW Sumsel merupakan pencegahan korupsi Republik Indonesia.
“Ketika kita bersenyelemen karena mencegah itu akan lebih baik dari pada mengobati, itu domainnya GNPK RI. Artinya tidak ada toleransi terhadap para koruptor yang ada di negeri ini sesuai dengan komitmen GNPK RI, Hukum gantung para Koruptor,” tegasnya.
Sementara Itu, Dewan pengawas GNPK RI Sumsel, Humaidhi Semendaw M,Si mengatakan, pihaknya sengaja diundang dan mengundang beberapa perwakilan-perwakilan semestinya seluruh yang hadir, akan tetapi yang datang hanya tujuh kabupaten/kota, tentunya pelantikan itu harus sesuai dengan jadwal dan terlaksana.
“Kami yang hadir harus siap tanpa adanya rasa takut, apa yang sudah diputuskan panitia pelaksana itu harus dilaksanakan bersama-sama, serta dukungan moril dari seluruh anggota di Sumsel. Sehingga GNPK RI PW Sumsel akan membuahkan hasil bukan sekedar hanya kumpul-kumpul dan bukan sekedar pertemuan saja, tetapi paling tidak apa yang menjadi motivasi kami selama ini akan terlaksana secara baik,” tandasnya. (David).
